Tuesday 23 December 2008

10 Tahun Reformasi Berjalan Tanpa Konsep

15 MEI 2008 - 10:16 WIB
Kurniawan Tri Yunanto
VHRmedia.com, Jakarta - Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia menilai selama 10 tahun reformasi tidak terjadi perubahan yang berarti dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. LPHAM menuding pemerintah tidak memiliki konsep matang dalam menjalankan reformasi.

Direktur Eksekutif LPHAM Ahmad Hambali mengatakan, tokoh-tokoh yang terlibat pada masa awal reformasi tidak dapat dijadikan ikon perubahan bangsa. "Konsep reformasi sama sekali tidak ada. Jadi, reformasi itu tidak gagal, karena reformasi memang tidak pernah ada. Karena tidak ada perubahan yang dipaksa agar terjadi perubahan besar," ujar Hambali saat menyampaikan Laporan 10 Tahun Reformasi di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta, Rabu (14/5).

Menurut Hambali, jika sebelumnya Indonesia marak dengan kejahatan kemanusiaan, saat ini kejahatan itu bermetamorfosa menjadi krisis kemanusiaan. Hal itu terjadi karena negara gagal dan mengabaikan kewajibannya dalam melindungi hak warga negara. "Kegagalan yang paling parah adalah masih kuatnya peran politik tentara."

Meski demikian Hambali mengakui dominasi tentara mulai berkurang di beberapa lini. Begitu pula peran intelijen mulai berkurang, meski masih meninggalkan "jamur" kekerasan di masyarakat. "Jadi, ini kegagalan semua orang, bukan kegagalan reformasi itu. Yunani dan Spanyol melarang jenderal pelanggar HAM dan penjahat masa lalu untuk terlibat di rezim yang baru. Itu konsep. Kita tidak pernah ada konsep," tegasnya.

Pada masa transisi ini negara dituntut lebih berani meluruskan sejarah bangsa, memperbaiki proses hukum dan politik, serta mereformasi birokrasi. "Yang terjadi sekarang ini penjahat menyebar di mana-mana. Artinya, konsep birokrasi juga tidak ada," kata Hambali.

Memperingati 10 tahun reformasi LPHAM memberikan penghargaan kepada lembaga atau perseorangan yang berjuang untuk hak asasi manusia yang dinilai konsisten melawan praktik pembiaran yang dilakukan negara. Berdasarkan kriteria dan monitoring, dewan juri menetapkan dua penerima penghargaan HAM Ponke Princen Human Rights Prize 2008. Penghargaan kategori Human Rights Promoter and Educator diberikan kepada Ibu Sri Rosiati dan Sri Irianingsih, pendiri Sekolah Darurat Kartini. Sedangkan penghargaan Human Rights Campaigner dipersembahkan untuk masyarakat korban dan pendamping korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. (E1)

http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,10-Tahun-Reformasi-Berjalan-Tanpa-Konsep-1734.html